• Telp. (0651) 7551400 -7551413, Fax. 7551414

Rekonsiliasi Data LHKPN Tahun Anggaran 2020

  • Sabtu, 07 Desember 2019
  • Berita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pendaftaran dan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada Deputi Pencegahan melakukan roadshow ke sejumlah daerah dalam rangka rekonsiliasi data wajib LHKPN tahun 2020.

Untuk wilayah Sumatera Bagian Utara dan sekitarnya, Fokus kegiatan dilaksanakan di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara selama 2 (dua) hari, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan 5 Desember 2019. yang terdiri dari 2 sesi yaitu sesi pertama tanggal 4 Desember 2019 untuk Admin Instansi pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Kabupaten/Kota dalam provinsi Aceh, dan Sesi Kedua tanggal 5 Desember untuk Admin Instansi Pemerintah Daerah Kota dalam Provinsi Aceh.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri telah menugaskan admin Instansi dari unit kerja Inspektorat Aceh Tengah diwakili oleh sdri Chazi Purnama Wati, SE, M.Si sedangkan pada unit kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diwakili oleh Sdr. Jarwin Arafah, SE. Menurut konfirmasi dari sdri. Chazi bahwa "tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendorong para admin instansi lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas mendaftarkan, mensosialisasikan dan menginformasikan kepada para wajib lapor LHKPN terkait dengan kewajiban lapor LHKPN pada setiap tahunnya". "Pelaksanaan Rekonsiliasi data ini juga bersifat perencanaan dimana kepada admin instansi agar lebih teliti dalam melakukan pendaftaran wajib lapor setiap tahunnya sehingga para pejabat  yang telah pensiun, meninggal dan sebagainya yang tidak terkena kewajiban ini dapat segera dikeluarkan dari para wajib lapor setiap tahunnya."

Senada dengan yang telah diungkapkan oleh saudari Chazi, Inspektur Aceh Tengah, Drs. H. Muhammad Syukri, M.Pd dalam kesempatan terpisah juga mengungkapkan persetujuanya dengan kegiatan ini, "selain sebagai sarana evaluasi kinerja juga dapat menambah pengetahuan para admin instasi di masing-masing daerah provinsi, kabupaten maupun kota yang dilakukan kegiatan tersebut."imbuhnya (dd).

Berita Terbaru

Rekonsiliasi Data LHKPN Tahun Anggaran 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pendaftaran dan Pelaporan Harta Keka...

Media Partner